PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK NDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

Pasal 30

(1) Iuran bagi Peserta PPU yang terdiri atas Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 4% (ernpat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja;
dan
b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33
(1) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, atau Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasai 30 ayat (1) terdiri atas Gaji atau Upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah.

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai  berikut:
Pasal 34
(1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
a. Rp42.OOO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
b. Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
c. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh riburupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

(21 Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O.

Kalau aturan dulu pemotongan iuran BPJS pada GAJI POKOK aja SEKARANG dari TOTAL GAJI yg terdiri dari Gaji pokok dan semua tunjangan..

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kode Etik Kedokteran KODEKI

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA Merupakan pedoman bagi dokter Indonesia anggota IDI dalam melaksanakan praktek kedokteran. Tertuang dalam SK PB IDI no 221/PB/A.4/04/2002 tanggal 19 April 2002 tentang penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1969 dalam Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Indonesia. Dan sebagai bahan rujukan yang dipergunakan pada saat itu adalah Kode Etik Kedokteran Internadional yang telah disempurnakan pada tahun 1968 melalui Muktamar Ikatan Dokter Sedunia ke 22, yang kemudian disempurnakan lagi pada MuKerNas IDI XIII, tahun 1983. KEWAJIBAN UMUM Pasal1 Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter. Pasal2 Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standard profesi yang tertinggi. Pasal3 Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang men...
Baca selengkapnya
Tinjauan Yuridis ; Pemberian Informasi yg berkaitan dengan Rahasia Kedoktetan dan Sanksi Pidana Pada dasarnya setiap profesi mempunyai tanggung jawab etika yang selalu dijunjung dalam melayani masyarakat, tak terkecuali dokter. Untuk menjaga rahasia antara pasien dan dokter, maka terdapat pengaturan mengenai rahasia kedokteran. Dalam Pasal 16 Kode Etik Kedokteran Indonesia (“KODEKI”), disebutkan bahwa: Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Menurut Penjelasan Pasal 16 KODEKI, cakupan pasal ini adalah: Seorang dokter wajib merahasiakan apa yang dia ketahui tentang pasien yang ia peroleh dari diri pasien tersebut dari suatu hubungan dokter-pasien sesuai ketentuan perundang-undangan. Seorang dokter tidak boleh memberikan pernyataaan tentang diagnosis dan/atau pengobatan yang terkait diagnosis pasien kepada pihak ketiga atau kepada masyarakat luas ...
Baca selengkapnya
PROKAL.CO ,  BANJARMASIN – Siapa bilang pengacara hanya diminati oleh orang-orang yang secara khusus menekuni bidang ilmu hukum saja. Sebab ternyata juga diminati oleh orang yang berprofesi di bidang lain. Seperti terlihat pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kalsel, kemarin (22/7). Dari 28 peserta yang mengikuti pendidikan, salah satunya ternyata seorang dokter. Tidak tanggung-tanggung, bukan dokter umum tapi dokter spesialis penyakit dalam. Dia adalah Dr Abdul Halim SpPD. SH FINASIM. Pria kelahiran Kota Barabai tahun 1967 ini tercatat sebagai salah seorang dari 28 peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (DKPA) yang digelar DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kalsel bekerja sama dengan Program Magister Ilmu Hukum (PMIH) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin. Kepada Radar Banjarmasin pria yang biasa disapa dokter Halim ini mengungkapkan alasan dirinya ikut DKPA KAI Kalsel, karena sebelum terjun ke dunia k...
Baca selengkapnya