PROKAL.CO, BANJARMASIN – Siapa bilang pengacara hanya diminati oleh orang-orang yang secara khusus menekuni bidang ilmu hukum saja. Sebab ternyata juga diminati oleh orang yang berprofesi di bidang lain.
Seperti terlihat pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kalsel, kemarin (22/7). Dari 28 peserta yang mengikuti pendidikan, salah satunya ternyata seorang dokter. Tidak tanggung-tanggung, bukan dokter umum tapi dokter spesialis penyakit dalam. Dia adalah Dr Abdul Halim SpPD. SH FINASIM.
Pria kelahiran Kota Barabai tahun 1967 ini tercatat sebagai salah seorang dari 28 peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (DKPA) yang digelar DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kalsel bekerja sama dengan Program Magister Ilmu Hukum (PMIH) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.
Kepada Radar Banjarmasin pria yang biasa disapa dokter Halim ini mengungkapkan alasan dirinya ikut DKPA KAI Kalsel, karena sebelum terjun ke dunia kedokteran, sebenarnya dia sudah kecantol dunia pengacara sejak kecil. “Sejak kecil selain bercita-cita ingin menjadi dokter juga ingin jadi advokat,” tuturnya.
Makanya, meski telah menyelesaikan pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali tahun 1998, beberapa tahun kemudian dia mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang,  hingga akhirnya resmi menyandang gelar Sarjana Hukum tahun 2013.
Jadi tidak salah pria lulusan Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Brawaijaya (Unibraw) Malang ini  sangat bersemangat mengikuti pendidikan khusus advokat. Meskipun harus bolak balik Banjarbaru-Banjarmasin.  Dia mengaku usai lulus DKPA DPD KAI Kalsel, akan mengambil Program magister Ilmu Hukum. “Demi pendidikan, jarak yang jauh terasa pendek,” ucapnya.
Ketua panitia pelaksana,  Haji Wasiat mengungkapkan pendidikan advokat ini merupakan rangkaian tahapan untuk menjadi seorang advokat. Pemateri yang  dihadirkan tidak main-main, semuanya berlatar belakang doktor atau S3. “Ini memang tahapan yang dilalui seorang advokat,” katanya.
Sementara Sekretaris DPD KAI Kalsel, Sofia Mulyasari menjelaskan sebelum para calon advokat ini disumpah dan diangkat menjadi advokat mereka harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. "Yang mau jadi advokat mereka harus magang dulu selama 2 tahun di kantor advokat dan ikut pendidikan advokat,” ujarnya. (gmp)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kode Etik Kedokteran KODEKI

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA Merupakan pedoman bagi dokter Indonesia anggota IDI dalam melaksanakan praktek kedokteran. Tertuang dalam SK PB IDI no 221/PB/A.4/04/2002 tanggal 19 April 2002 tentang penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1969 dalam Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Indonesia. Dan sebagai bahan rujukan yang dipergunakan pada saat itu adalah Kode Etik Kedokteran Internadional yang telah disempurnakan pada tahun 1968 melalui Muktamar Ikatan Dokter Sedunia ke 22, yang kemudian disempurnakan lagi pada MuKerNas IDI XIII, tahun 1983. KEWAJIBAN UMUM Pasal1 Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter. Pasal2 Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standard profesi yang tertinggi. Pasal3 Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang men...
Baca selengkapnya
Tinjauan Yuridis ; Pemberian Informasi yg berkaitan dengan Rahasia Kedoktetan dan Sanksi Pidana Pada dasarnya setiap profesi mempunyai tanggung jawab etika yang selalu dijunjung dalam melayani masyarakat, tak terkecuali dokter. Untuk menjaga rahasia antara pasien dan dokter, maka terdapat pengaturan mengenai rahasia kedokteran. Dalam Pasal 16 Kode Etik Kedokteran Indonesia (“KODEKI”), disebutkan bahwa: Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Menurut Penjelasan Pasal 16 KODEKI, cakupan pasal ini adalah: Seorang dokter wajib merahasiakan apa yang dia ketahui tentang pasien yang ia peroleh dari diri pasien tersebut dari suatu hubungan dokter-pasien sesuai ketentuan perundang-undangan. Seorang dokter tidak boleh memberikan pernyataaan tentang diagnosis dan/atau pengobatan yang terkait diagnosis pasien kepada pihak ketiga atau kepada masyarakat luas ...
Baca selengkapnya