Permekes 9 2014 Klinik

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KLINIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk implementasi pengaturan
penyelenggaraan klinik sesuai perkembangan dan
perlindungan kepada masyarakat, perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Klinik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengeloaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang . . .

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kode Etik Kedokteran KODEKI

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA Merupakan pedoman bagi dokter Indonesia anggota IDI dalam melaksanakan praktek kedokteran. Tertuang dalam SK PB IDI no 221/PB/A.4/04/2002 tanggal 19 April 2002 tentang penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1969 dalam Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Indonesia. Dan sebagai bahan rujukan yang dipergunakan pada saat itu adalah Kode Etik Kedokteran Internadional yang telah disempurnakan pada tahun 1968 melalui Muktamar Ikatan Dokter Sedunia ke 22, yang kemudian disempurnakan lagi pada MuKerNas IDI XIII, tahun 1983. KEWAJIBAN UMUM Pasal1 Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter. Pasal2 Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standard profesi yang tertinggi. Pasal3 Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang men...
Baca selengkapnya
Tinjauan Yuridis ; Pemberian Informasi yg berkaitan dengan Rahasia Kedoktetan dan Sanksi Pidana Pada dasarnya setiap profesi mempunyai tanggung jawab etika yang selalu dijunjung dalam melayani masyarakat, tak terkecuali dokter. Untuk menjaga rahasia antara pasien dan dokter, maka terdapat pengaturan mengenai rahasia kedokteran. Dalam Pasal 16 Kode Etik Kedokteran Indonesia (“KODEKI”), disebutkan bahwa: Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Menurut Penjelasan Pasal 16 KODEKI, cakupan pasal ini adalah: Seorang dokter wajib merahasiakan apa yang dia ketahui tentang pasien yang ia peroleh dari diri pasien tersebut dari suatu hubungan dokter-pasien sesuai ketentuan perundang-undangan. Seorang dokter tidak boleh memberikan pernyataaan tentang diagnosis dan/atau pengobatan yang terkait diagnosis pasien kepada pihak ketiga atau kepada masyarakat luas ...
Baca selengkapnya
PROKAL.CO ,  BANJARMASIN – Siapa bilang pengacara hanya diminati oleh orang-orang yang secara khusus menekuni bidang ilmu hukum saja. Sebab ternyata juga diminati oleh orang yang berprofesi di bidang lain. Seperti terlihat pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kalsel, kemarin (22/7). Dari 28 peserta yang mengikuti pendidikan, salah satunya ternyata seorang dokter. Tidak tanggung-tanggung, bukan dokter umum tapi dokter spesialis penyakit dalam. Dia adalah Dr Abdul Halim SpPD. SH FINASIM. Pria kelahiran Kota Barabai tahun 1967 ini tercatat sebagai salah seorang dari 28 peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (DKPA) yang digelar DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kalsel bekerja sama dengan Program Magister Ilmu Hukum (PMIH) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin. Kepada Radar Banjarmasin pria yang biasa disapa dokter Halim ini mengungkapkan alasan dirinya ikut DKPA KAI Kalsel, karena sebelum terjun ke dunia k...
Baca selengkapnya